TRENGGALEK - Tidak ingin penyelenggara pemerintah daerah keluar koridor undang-undang sehingga bertentangan dengan hukum.
Komisi I DPRD Trenggalek mengundang Kepala Bagian Hukum Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan.
"Kita undang Kabag Hukum ini dalam rangka melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah," kata Husni Tahir Hamid Ketua Komisi I usai rapat evaluasi Perda dan Perbup pada Kamis (8/4/2021).
Husni berharap dengan adanya evaluasi ini penyelenggara pemerintahan daerah tetap berada pada koridor hukum aturan perundang-undangan.
Artinya Kabag hukum sebagai sektoral yang mengawasi, memantau dan mengendalikan semua Dinas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi harus berperan penuh dalam pelaksanaannya.
"Peran bagian hukum sangat penting, agar Dinas tetap pada rel hukum yang ada dan tidak menyalahi aturan," tegas Husni.
Dengan demikian, Husni menjelaskan semua harus dilakukan evaluasi. Menurutnya memang saat ini belum ada indikasi secara spesifik terkait hal itu.
Namun sesuai tupoksi DPRD harus menjadi pengawal dalam semua aspek. Jadi kali ini masih hanya sebatas mengingatkan.
Akhirnya dari hasil rapat tersebut tercetuslah ada beberapa hal yang harus disesuaikan.
"Penyesuaian itu ada pada perizinan, tentang PP turunan undang-undang nomor 11 tentang cipta lapangan kerja," ucapnya.
Ditambahkan Husni, jika melihat pada pelaksanaan. Sebenarnya bukan pada penyelarasan hukum itu sendiri, namun lebih pada struktur dari bagian hukum itu sendiri.
Dari hasil rapat tersebut, DPRD meminta bagian hukum untuk segera melakukan penerapan dan penyelarasan dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan.
"Kita target tida bulan ini harus dilakukan, penyelarasan akan kita pantau terus hingga bagiamana penyesuaian itu akan dilakukan," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi