TRENGGALEK, SUARA INDONESIA - Pengangkatan pengangguran tingkat terbuka (PTT) di Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan dengan pelaksanaan job fair. Melihat peluang itu, Komisi IV DPRD Trenggalek meminta pelaksanaan job fair tidak hanya digelar setahun sekali.
Penambahan anggaran untuk pelaksanaan job fair yang rutin diketahui telah disetujui komisi, tentu dengan beberapa harapan mampu memberikan peluang lebih banyak kepada para calon pekerja.
Sukarodin selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek menyampaikan, bahwa hadirnya job fair ini dapat mengangkat pengangguran tingkat terbuka (PTT) sehingga dapat diproyeksikan lebih terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
"Kita ketahui penyelenggaraan job fair 2023 cukup sukses," kata Sukarodin, Kamis (16/11/2023).
Menurut Sukarodin, indikasi kesuksesan tersebut berdasar evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yakni pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).
Maka dari itu pihaknya menilai ini hasil yang bagus. Sehingga berikutnya di tahun 2024, job fair mesti dianggarkan kembali dan lebih karena asas manfaatnya jelas tepat sasaran.
"Apa yang membuat job fair 2023 punya output bagus adalah alokasi anggaran sekitar Rp 180 juta, yang diikuti 790 orang pencari kerja," paparnya.
"Tercatat 226 orang berhasil mendapat pekerjaan formal. Maknanya, dari anggaran Rp180 juta, ini butuh anggaran kurang lebih Rp 796 juta ini sudah bisa mengangkat pengangguran tingkat terbuka (PTT) memperoleh status bekerja," lanjutnya.
Pihaknya mengakui bahwa komisi IV berencana menambah alokasi anggaran penyelenggaraan job fair pada rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2024.
"Maka dari itu kita memproyeksikan, tambahan anggaran itu bisa menyentuh Rp500 juta," tuturnya.
Dengan begitu, penyelenggaraan job fair tak cuma setahun sekali, tapi bisa lebih dari itu. Job fair 2024, wajib hukumnya, lebih dari anggaran tahun anggaran 2023, prinsipnya itu.
"Proyeksi sekitar Rp 400 juta, syukur-syukur bisa Rp 500 juta. Job fair bisa diadakan setahun dua kali atau skema lainnya. Selain itu juga menekankan bahwa kalangan disabilitas harus memiliki ruang lebih banyak dalam program pelatihan di Disperinaker Trenggalek," ungkapnya.
"Misal kini, dari total kuota 20 pelatihan PTT, kuota kalangan dari berkebutuhan khusus sebatas 5 orang," tandasnya.
Sukarodin mengaku semua ada kekurangan. "Misal ada 2 hal yang mungkin tidak berhasil. Pertama, ada rasa minder, karena temannya tidak senasib. Kedua, penangkapan materi dari instruktur, ini tentu berbeda orang per orang," jelasnya.
"Kalau ini dijadikan satu, ini kan kurang pas. Maka, saya minta itu diubah, pelatihan keterampilan khusus untuk difabel," pungkasnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi