TRENGGALEK - Tolak kekerasan dan tindakan anarkis, Kepolisian Resort Trenggalek bersama sejumlah elemen masyarakat gelar deklarasi dan pernyataan sikap yang digelar di Aula Rupatama Mapolres, Jumat ( 15/10/2020).
Hal itu dilakukan untuk menyikapi perkembangan dan dinamika Kamtibmas yang terjadi di beberapa daerah terkait aksi penolakan Undang-undang Omnibus law.
Dalam deklarasi tersebut dihadiri Kapolres Trenggalek, Kejari, Pengadilan Negeri, Kodim 0806, Pjs. Bupati Trenggalek diwakili Kasatpol PP dan DPRD Trenggalek.
Sedangkan dari elemen masyarakat turut hadir pula diantaranya, Ketua MUI Kabupaten Trenggalek, PCNU , PD Muhammadiyah, LDII, Bamag, tokoh umat Hindu, Pemuda Pancasila, Sarkorcab Banser dan Pemuda Muhammadiyah.
Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, selama ini Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai daerah yang aman kondusif.
" Kondisi yang aman kondusif ini tentunya berkat kerja keras dari semua pihak yang tetap konsisten menjaga kondusivitas keamanan," ungkapnya.
Disampaikan AKBP Doni, dalam penyampaian aspirasi itu memang diperbolehkan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Namun harus tetap dalam koridor hukum dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang bersifat destruktif dan anarkis.
“Kami berharap dengan kegiatan ini, kita semua dapat menciptakan situasi Kamtibmas Trenggalek yang aman kondusif," terangnya.
Adapun isi deklarasi, lanjut AKBP Doni, mengecam dan mengutuk segala bentuk tindak kekerasan dan anarkisme yang mengancam persatuan dan keutuhan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyampaian aspirasi.
Selain itu, perwakilan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Trenggalek ini juga mendorong langkah-langkah menempuh jalur konstitusi dalam menyikapi permasalahan serta siap berperan aktif menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Trenggalek serta mendorong suksesnya Pilkada Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi