TRENGGALEK, Suaraindonesia.co.id - Gelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Komisi II DPRD Trenggalek temukan berbagai masalah dalam proses perencanaan kegiatan dalam membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022.
Permasalahan tersebut terjadi di hampir semua OPD, dimana banyak anggaran tidak bisa terserap karena perencanaan. Mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Mugianto selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek menegaskan, bahwa banyak sekali OPD yang tidak bisa memenuhi target kinerja. Target berupa perencanaan dalam kegiatan belanja daerah.
"Maka disimpulkan bahwa OPD masih lemah dalam segi perencanaan dan eksekusi. Terutama dalam merencanakan yang masih kurang profesional. Ada sekitar delapan OPD dari sisi belanja barang jasa kurang tepat dan belanja pegawai ada di beberapa OPD lain.
"Jadi hampir semua OPD bermasalah, dalam perencanaan belanja pegawai over juga," kata Mugianto usai rapat, Kamis (06/07/2023).
Hal itu dikatakan Mugianto sesuai data yang disampaikan Bakeuda dalam rapat, bahwa pihak Bakeuda menyebutkan jika dilihat masing-masing OPD kurang cermat dalam perencanaan belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.
Hal itu terlihat ada kurang cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran, maka dari itu, komisi II menekankan kepada TAPD agar lebih cermat dalam hal menampung input dari masing-masing OPD dan klarifikasi agar lebih di prioritaskan.
"Jangan sampai anggaran yang tidak prioritaskan diberi anggaran dan tidak bisa di eksekusi, jadi anggaran harus menuju pada prioritas dahulu," pintanya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi