TRENGGALEK - Dampak wabah Covid-19, mengakibatkan anggaran serta petugas untuk pelaksanaan Pilkades yang akan dilakukan pada 3 April membengkak.
Ada 15 Desa di 7 Kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades dengan perhitungan di setiap Desa tidak lagi terdapat satu TPS saja.
"Karena ada wabah pandemi Covid-19, ada pembengkakan pelaksanaan Pilkades, mulai dari petugas dan anggaran," kata Husni Tahir Hamid Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, usai rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rabu (17/3/2021).
Dijelaskan Husni, kendala tersebut dengan adanya Permen 72 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19.
Jadi mengacu undang-undang tersebut ada sisi pembengkakan jumlah petugas panitia serta pembiayaan. Dengan adanya peraturan itu maka ada perubahan dalam pelaksanaan.
"Jika sebelumnya satu Desa cukup satu TPS, sekarang satu Desa bisa dibentuk 15 TPS sesuai luasan dan jumlah penduduk," ungkap Husni.
Dengan adanya tambahan TPS, Husni menerangkan akan berpengaruh pada petugas, jika sebelumnya 15 Desa yang akan melaksanakan Pilkades hanya buruh 150 petugas, sekarang membutuhkan 1000 lebih petugas.
Jadi otomatis ada pembengkakan biaya yang harus ditambah, bahkan peningkatan anggaran nanti cukup banyak, karena jumlah panitia saja sudah melonjak.
"Jelas akan mempengaruhi pembiayaan dengan penambahan anggaran sekitar Rp 500 juta setiap Desa," jelas Husni.
Ditambahkan Husni, penambahan anggaran itu sudah disampaikan ke dinas terkait untuk pengajuan. Penambahan itu sah dan wajar.
Pihaknya juga menyampaikan untuk menekan pembiayaan dengan untuk anggaran antigen bisa dilakukan untuk warga yang telah mendapatkan vaksin cukup menunjukkan sertifikat vaksinasi.
"Kita telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada yang aman, sehingga pelaksanaan kemarin bisa untuk contoh pelaksanaan Pilkades," pintanya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi