SUARA INDONESIA TRENGGALEK

Komisi I Bersama BKD Bahas Penerapan SOTK Pada Birokrasi Trenggalek

Wahyu Asmoro - 01 February 2021 | 14:02
Pemerintahan Komisi I Bersama BKD Bahas Penerapan SOTK Pada Birokrasi Trenggalek
Situasi Rapat Komisi I DPRD Trenggalek

TRENGGALEK - Target Trenggalek Meroket menjadi program unggulan Bupati Trenggalek terpilih usai Pilkada serentak 2020.

Dengan memaknai slogan tersebut, DPRD Trenggalek meminta pembenahan untuk menuju ke sana harus diawali dengan sistem birokrasi yang tertata.

Untuk mewujudkan itu semua, Komisi I DPRD Trenggalek memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membahas Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Disampaikan Husni Tahir Hamid selaku Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai rapat bahwa program meroket ini merupakan singkatan dari Maju Ekonomi Rakyatnya, Orang dan Organisasinya Kreatif dan Ekosistem yang Terjaga.

"Memang untuk menuju target program tersebut tidaklah mudah," kata Husni, Senin (1/2/2021).

Menurut Husni, langkah untuk menuju target tersebut harus membuat sistem pemerintahan termasuk birokrasi yang tertata secara sistematis. 

Pihaknya juga memaknai program untuk kata meroket ini dengan jalin koordinasi tentang penguatan Sumber Daya Manusia agar mampu jalankan program bupati.

"Pertama harus disiapkan SDM yang unggul, untuk menjalankan program Bupati ini," terangnya.

Menurutnya, karena dengan memilih SDM tenaga yang unggul, birokrasi di Trenggalek bisa sejalan dengan apa yang dicanangkan bupati terpilih saat ini.

Kesiapan dan penyiapan SDM menjadi sangat penting, agar Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Trenggalek benar-benar dilaksanakan oleh orang yang kompeten.

Karena SDM yang akan menjalankan tugas ini adalah pegawai, maka perlu dibicarakan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Semua pasti tahu, tanpa orang yang handal, program Bupati hanya omong kosong dan tidak ada gunanya," tegasnya.

Husni juga menjelaskan, jadi SOTK harus bisa mendukung program Bupati. Karena SOTK merupakan organisasi yang mengatur tata kerja pegawai. 

Jangan sampai tata kerja ini diisi oleh orang-orang yang salah. Tidak harus sesuai dengan disiplin ilmu, yang penting SDM tersebut memiliki faktor penunjang.

Tentunya yang di butuhkan dalam suksesi program bupati. Semuanya harus terpetakan dengan jelas, jika sudah, akan mudah dalam menentukan sektor mana yang butuh peningkatan.

"Walaupun SOTK belum rampung dikerjakan, kami mendesak agar tahun ini bisa rampung," ungkapnya.

Maka dari itu, Komisi I mendorong dan mendukung terselesainya hal tersebut, komisi I juga menyanggupi jika harus rapat setiap minggunya agar SOTK cepat rampung.

Memang penyusunan ini sangat mendesak, karena agar selesai pada pertengahan tahun terutama dibarengi dengan RPJMD. 

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Wahyu Asmoro
Editor :

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya