Bahas R-APBD 2021, Banggar DPRD Trenggalek Fokus Peningkatan Ekonomi

- 19 November 2020 | 16:11

Pemerintahan Bahas R-APBD 2021, Banggar DPRD Trenggalek Fokus Peningkatan Ekonomi

Rapat Banggar bersama Komisi

TRENGGALEK - Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Trenggalek yang gagal di tahun 2020 akan kembali di anggarkan di tahun 2021.

Kegagalan tersebut bukan di karenakan kesalahan Pemkab Trenggalek, namun adanya wabah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Samsul Anam usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek bersama Komisi dalam rangka pembahasan rancangan APBD tahun 2021.

Samsul Anam selaku Ketua DPRD Trenggalek mengatakan kegagalan pelaksanaan di tahun 2020 bukan kesalahan Pemkab dan sebagainya.

Namun, kegagalan tersebut karena adanya refocusing anggaran akibat mewabahnya Covid-19 mulai maret lalu.

"Sehingga kegiatan yang gagal terlaksana pada tahun ini, kami setujui untuk dianggarkan kembali dalam APBD 2021," tutur Samsul, Kamis (19/11/2020).

Lanjut Samsul, pelaksanaan kegiatan yang gagal dilakukan seperti penyempurnaan pembangunan Gedung Olahraga (Gor).

Perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Pule, pembangunan jalan lainnya yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), lanjutan pembangunan alun-alun, serta masih banyak lainnya.

"Namun hal tersebut perlu dilakukan pembahasan kembali, karena keterbatasan dana dalam APBD," jelasnya.

Menurut Samsul dengan adanya hal itu, kegiatan yang dilakukan harus benar-benar berdampak langsung ke masyarakat.

Jangan sampai proses pembangunan infrastuktur nanti dilakukan hanya sebatas menjalankan kuwajiban saja, sehingga harus ada tujuan jelas.

Itu terjadi karena tema APBD 2021 adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Sehingga uang yang dikeluarkan dalam APBD nanti harus menunjukan bukti yang nyata terkait hal tersebut.

"Ini bisa dicontohkan dengan wacana penguatan segitiga emas, dan Kecamatan Kampak sebagai pusat perputaran perekonomiannya," terangnya.

Masih menurut Samsul, bahkan kegiatan yang dilakukan harus bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini menurun.

"Sebab pada 2021 target PAD dipatok sekutar Rp 260 miliar, naik sekitar Rp 40 miliar dari target PAD 2020 setelah di refokusing sekitar Rp 220 miliar," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA