TRENGGALEK, Suaraindonesia.co.id - Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto menyebut Dinas Peternakan dan Pertanian belum serius dalam merencanakan program penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Hal itu terlihat dalam rapat membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2023.
Dimana dalam angka, ada sekitar 4000 masyarakat miskin ekstrem. Namun, dalam kenyataannya dinas mitra hanya menganggarkan sekitar 12 warga penerima bantuan program penurunan angka kemiskinan ekstrem.
"Setelah adanya pembahasan menuju rancangan APBD perubahan 2023 dilihat beberapa rencana kegiatan dan program di OPD yang disesuaikan dengan masalah yang tengah dihadapi pemerintah tentang kemiskinan ekstrem masih minim," ungkapnya, Rabu (09/08/2023).
"Namun kita telah memastikan berapa pagu anggaran yang disediakan untuk penurunan angka kemiskinan tersebut. Alhasil, anggaran untuk itu ternyata masih sangat minim," sambungnya.
Disampaikan Mugianto, setelah adanya klarifikasi dan evaluasi ini, komisi akan melapor kepada badan anggaran. Dimana dalam pembuatan skema program yang sasarannya bisa menurunkan kemiskinan ekstrem itu sendiri harus dimaksimalkan.
"Seperti dinas mitra Komisi II, yakni pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang sasarannya untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dalam plafon anggaran masih kecil dan sangat kurang, ini yang harus didorong agar program penurunan angka kemiskinan ekstrem di 2024 bisa tercapai," katanya.
"Misal di Dinas Peternakan, jika mau serius masing-masing kepala keluarga dikasih bantuan ternak dalam upaya menghadapi ekonomi sekarang," tandasnya.
Mugianto juga mencontohkan jika jumlah KK 4 ribu dan di anggarkan Rp. 2 juta per ekor kambing, total anggaran hanya sekitar Rp. 8 miliar.
"Dalam anggaran itu harus dicoba dalam satu tahun namun fokus, bisa dipastikan bisa kelihatan angka kemiskinan ekstrem bisa turun, mengingat jumlah angka kemiskinan ekstrem di Trenggalek ada 4 ribu KK, jadi di hitung jumlah personil ada sekitar 10 ribu orang. Misal bantuan ternak diambil dalam hitungan per KK maka bisa menyelesaikan penurunan angka kemiskinan ekstrem," paparnya.
"Namun plafon yang disediakan di Dinas Peternakan saat ini hanya Rp. 100 juta, di Dinas Perikanan ada Rp. 150 juta untuk bantuan lele dimana sasarannya juga masyarakat miskin ekstrem," lanjutnya.
Jadi, lanjut dia dengan anggaran minim itu hanya ada 12 KK yang dapat diberi bantuan, padahal target 4 ribu KK harus diturunkan.
"Maka perbandingan itu sangat kecil dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dipastikan Komisi akan melaporkan dalam banggar untuk menurunkan angka kemiskinan," ucap Mugianto.
Sehingga ditegaskan Mugianto, pemerintah harus fokus, dimana ada dinas yang bisa dilalui untuk menurunkan angka tersebut harus segera di jalankan. Karena dinas yang bersangkutan bisa melakukan dan mendesain program dengan mudah sesuai tupoksi. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wahyu Asmoro |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi