TRENGGALEK, Suaraindonesia.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna ke 29 masa sidang 3 tahun 2023 dengan agenda menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2023 dan KUA-PPAS tahun 2024.
Rapat pada Jumat (11/08/2023) dihadiri Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin dengan menyampaikan garis besar muatan prioritas sebagai pengantar, ringkasan, sekaligus gambaran awal sebelum proses pembahasan lebih detail di Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek usai rapat memaparkan, dalam Rancangan KUA, selain memuat dasar hukum penyusunannya, secara garis besar memuat kerangka ekonomi makro daerah.
Selain itu, juga tentang asumsi penyusunan Rancangan APBD dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terutama tentang prioritas dari hasil evaluasi dan perencanaan untuk kegiatan selanjutnya.
"Untuk APBD perubahan di tahun 2023 ini ada perubahan dimana untuk melanjutkan apa yang dibutuhkan dari hasil evaluasi APBD induk," kata Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek.
Doding juga menerangkan, dalam perencanaan di perencanaan APBD tahun 2024 ada beberapa prioritas kegiatan. Seperti upaya peningkatan pada insfrastruktur dan pengentasan kemiskinan ekstrem serta ekonomi.
Tidak ketinggalan terkait peningkatan SDM, dimana dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagian telah di pilah dari total 10 ribu warga ada yang masih produktif dan tidak produktif.
"Dalam hal warga yang masuk dalam angka kemiskinan, untuk yang produktif dengan cara memfasilitasi bagaimana cara agar produktif sebanyak 6 ribuan," ungkapnya.
Sedangkan untuk yang sudah tidak produktif, Doding menerangkan, bahwa ada 4 ribu masyarakat. "Namun yang paling penting dalam perencanaan APBD kedepan mengupayakan bagaimana APBD agar bisa di rasakan masyarakat terutama pembangunan dan manfaat lainnya," ujarnya.
"Misal dalam pembangunan daerah tahun 2024 adalah peningkatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan layanan dasar yang berkeadilan. Sedangkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah memperkuat layanan dasar," sambungnya.
Disamping itu, lanjut dia, kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memperkuat pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Diimbuhkan Doding, juga dalam memperkuat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat struktur masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya, memperkuat tata kelola lingkungan hidup.
"Serta antisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan," tandasnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi