TRENGGALEK, Suaraindonesia.co.id - Banyaknya anggaran untuk memulai operasional RSUD di Kecamatan Panggul, Komisi IV DPRD Trenggalek beri rekomendasi untuk melakukan pinjaman anggaran.
Hal itu disampaikan saat melakukan rapat kerja bersama pihak RSUD dr. Soedomo dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Terkait rumah sakit panggul hingga saat ini belum bisa melakukan operasional," kata Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin Jumat (11/08/2023).
Sukarodin juga menyoroti beberapa hal yang menjadi pemikiran ekstra terkait rumah sakit yang belum bisa beroperasi tersebut. Terutama karena kendala kurangnya anggaran yang masih yang harus dicukupi.
Namun dengan melihat terkait kemampuan keuangan dari APBD yang minim, maka Komisi IV DPRD Trenggalek menyarankan adanya dana talangan dari pihak Bank.
"Kalau APBD tidak mampu untuk membiayai, maka jalan keluarnya adalah pinjam ke Bank Jatim atau ke Bank manapun," ujar Sukarodin.
Hal itu dikarenakan rumah sakit Panggul bisa beroperasi, namun dengan catatan ketika buka harus sudah bekerjasama dengan BPJS.
"Dan untuk bisa bekerjasama dengan BPJS skornya minimal harus 75. Sementara sekarang skornya baru 60. Komisi IV juga minta kepada pihak Dinkes dan RSUD dr Soedomo Trenggalek untuk melakukan kalkulasi terkait kebutuhan anggaran dengan pola pinjam, agar rumah sakit Panggul ini bisa segera beroperasi," kata Sukarodin.
Setelah dihitung secara rinci, tambahan anggaran yang dibutuhkan yaitu senilai Rp. 62 miliar. Karena dinilai terlalu besar, sehingga dari jumlah itu, Komisi IV meminta untuk ditekan lagi agar beban APBD nantinya tidak berat.
"Karena ditahap awal, APBD harus nombok dulu per bulan untuk bayar ke pihak Bank," ucap Sukarodin.
Alhasil, RSUD dr Soedomo dan Dinkes Trenggalek sepakat dengan jumlah anggaran senilai Rp. 35 miliar. "Karena untuk APBD untuk tahap awal mesti nombok bayar dulu per bulan," tuturnya.
Namun demikian pihak Komisi IV juga menanyakan untuk penambahan anggaran pada rumah sakit Panggul dengan sistem pinjam. Nantinya masuk pada APBD perubahan atau tidak.
Maka dari itu pihaknya menegaskan kepada Dinkes Trenggalek maupun RSUD dr Soedomo untuk melakukan koordinasi dengan pihak Bakeuda.
Sementara itu, terkait fasilitas penunjang di rumah sakit Panggul, menurut Sukarodin ada beberapa hal yang perlu di benahi agar sesuai standar. Diantaranya adalah untuk standar fasilitas pada ruang operasi.
"Untuk ruang operasi kalau sudah, kita siapkan dokter bedah pasti mereka minta memenuhi syarat ruangannya untuk operasi dan kemarin kita lihat kesana memang tidak memenuhi syarat," katanya.
"Beberapa hal yang belum memenuhi syarat pada ruang operasi rumah sakit Panggul ini, diantaranya dinding masih biasa dan belum dilengkapi lapisan sesuai standar aturan yang ada," tandasnya.
Sukarodin menambahkan, selain ruang operasi fasilitas lain yang perlu di lakukan pembenahan yaitu ruang ICU. Sementara dari sisi SDM juga masih sangat kurang termasuk belum adanya dokter spesialis.
"Dokter spesialis dasar untuk buka itu sesuai dengan Permenkes itu kan ada 5 dokter spesialis dasar. Itu semua belum punya. Maka upaya membuka operasional dengan segera menjadi catatan karena mau bagaimanapun caranya pada tahun 2024 nanti rumah sakit Panggul harus sudah buka," terangnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi