TRENGGALEK - Perpanjangan program Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek di tahun 2021 ini masih belum jelas.
Secara teknis kebijakan untuk memperpanjang beberapa bantuan jaring pengaman sosial belum ada.
Pada tahun 2020 kemarin, Pemkab Trenggalek mengeluarkan program KPE untuk memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, Suparlan.
"Belum, belum ada kebijakan secara teknis untuk perpanjangan program KPE di tahun 2021 ini," ungkap Suparlan, Senin (11/1/2021).
Lanjut Suparlan, karena pihaknya hanya sebagai pelaksana teknis siapa yang mendapat, serta bagaimana sistem penyalurannya.
Sedangkan untuk penanggungjawab ada di Bakeuda, maka Dinsos saat ini masih menunggu secara resmi. Intinya masih menunggu kebijakan dan teknis resmi dari pemerintah kabupaten.
Namun jika melihat itu, nampaknya selesai dan cukup hanya di tahun 2020. Sedangkan untuk di tahun 2021 pihaknya belum tahu pasti.
Namun tidak menutup kemungkinan jika perkembangan kasus Covid-19 terus meningkat. Karena bantuan tersebut bersifat Bantuan Tak Terduga (BTT).
Jadi apakah nanti kartu KPE akan ditarik ataukah akan diisi ulang dengan dibukanya program baru kembali pihaknya masih belum tahu pasti.
"Kita masih menunggu petunjuk teknis secara resmi, pastinya untuk program tersebut selesai di tahun 2020," terangnya.
Dijelaskan Suparlan, dana untuk program tersebut berasal dari anggaran BTT. Artinya bukan berawal dari perencanaan normal, bedanya disitu.
Jadi bantuan bisa muncul disaat darurat dengan kebijakan seketika dengan pertanggungjawaban yang sama.
Sedangkan untuk yang saat ini telah selesai adalah seluruh program bantuan penjaring sosial dari Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
"Sedangkan untuk BSP, BST serta PKH atau program dari pusat semua masih berjalan," tuturnya.
Perlu diketahui, Dinsos Trenggalek telah menyalurkan 23 ribu kartu penyangga ekonomi kepada masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2020.
Untuk kelompok Madin 2.408 serta ada pemenuhan untuk 75 persen desa. Selain itu juga ada sisa anggaran yang disalurkan di bulan November - Desember dengan jumlah Rp 100 ribuan per penerima manfaat.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi