TRENGGALEK - Komisi I DPRD Trenggalek bakal panggil Kepala Dinas Kesehatan untuk klarifikasi terkait adanya keluhan yang disampaikan Asosiasi Kepala Desa (AKD) beberapa waktu lalu.
Sebelumya, AKD sempat menggelar hearing di kantor DPRD untuk melakukan penolakan refocusing ADD guna penanganan Covid-19.
Dalam rapat tersebut AKD menyampaikan adanya Dinas yang nimbrung anggaran untuk penanganan jenazah Covid-19 di Pemerintahan Desa.
"Jadi AKD resah karena ada Dinas yang nimbrung anggaran yang ada di Desa untuk pemakaman jenazah korban Covid-19," kata Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir Hamid, Senin (19/4/2021).
Menurut Husni, seharusnya untuk anggaran penanganan pemakaman jenazah tersebut menjadi tanggungan Dinas. Bukan malah menjadi tanggungan pemerintah Desa.
Seharusnya itu tidak bisa menjadi beban desa. Karena jika itu merupakan kebijakan daerah, jadi harus di biayai oleh Daerah.
"Terkait itu nanti akan kita lakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dinas yang bersangkutan. Jangan sampai semua penanganan yang di gagas daerah menjadi beban desa," tegas Husni.
Sementara itu, Puryono selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa di Trenggalek menjelaskan pihaknya sudah berat untuk menanggung beban anggaran.
Apalagi semua penanganan Covid-19 dibebankan jepada Desa, baik dari Menkeu, Mendagri maupun Mendes.
"Memang ada beberapa Dinas yang nimbrung anggaran di Desa, kami menyampaikan itu karena merasa sangat berat," ungkapnya. (adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi