SUARA INDONESIA TRENGGALEK

RPJMD Bupati Trenggalek Banyak Dikritik, Husni : Kritik Tentang Bagaimana Cara Mencapainya

Rudi Yuni - 14 April 2021 | 16:04 - Dibaca 165 kali
Pemerintahan RPJMD Bupati Trenggalek Banyak Dikritik, Husni : Kritik Tentang Bagaimana Cara Mencapainya
Rapat Pembahasan Awal RPJMD Bupati

TRENGGALEK - Banyaknya saran dan kritikan dari DPRD kepada TAPD dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadi catatan bagaimana langkah untuk meraih itu semua.

Hal itu dikarenakan, RPJMD merupakan landasan dan pijakan untuk membangun Trenggalek lima tahun kedepan. Karena RPJM ini juga merupakan visi misi Bupati yang harus diselaraskan dengan kondisi daerah.

Menanggapi hal itu, Husni Tahir Hamid anggota DPRD yang juga merupakan Ketua Komisi I menjelaskan bahwa RPJMD adalah sebuah dokumen perencanaan yang menjadi pijakan untuk membangun Trenggalek lima tahun kedepan. 

"Jadi dalam pembahasan tadi, DPRD meminta harus benar-benar dikoreksi dalam penyajiannya. Agar yang membaca semua bisa memahami dan tidak bingung," kata Husni, Rabu (14/4/2021).

Lanjut Husni, kebanyakan masukan dari DPRD itu setelah membaca LKPJ Bupati tahun 2020 dan dibandingkan setelah membaca RPJMD Bupati untuk lima tahun kedepan.

Memang dalam pembahasan ada permasalahan dalam judul meroket yang di gemborkan Bupati. Jadi masih ada pemahaman meroket diartikan kata benda. 

"Padahal meroket itu adalah rangkaian suatu kata yang panjang dari visi misi Bupati terpilih," ucap Husni.

Sedangkan kekurangan sinergitas dengan banyaknya kritik dan saran tersebut dinilai Husni hanya salah pemahamannya saja, karena itu merupakan visi misi yang dirangkai menjadi satu kalimat.

Artinya, meroket ini adalah pencapaian, sehingga logikanya konsistensi yang ada sekarang dan proses untuk mencapai itu yang banyak dipertanyakan.

"Itulah yang banyak dikoreksi, dengan target seperti itu Bupati juga harus bisa menjelaskan bagaimana langkah untuk mencapai itu semua," terang Husni.

Intinya, DPRD meminta pencapaian yang akan diraih itu juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Dalam hal ini bukan berarti pesimis, hanya menambahkan saja untuk merubah agar lebih cepat.

Seperti, saran tentang minimnya keuangan atau pendapatan. Sebab korelasinya, jika ingin menciptakan pengangguran turun maka korelasinya harus menaikan PDRB. 

Juga tentang akan menciptakan ribuan pengusaha baru, maka juga harus tejadi pendapatan daerah yang meningkat.

"Jika mereka mencetak pengusaha ribuan orang, juga harus ada potensi menyumbang pajak ke daerah. Sehingga pendapatan meningkat," tuturnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Rudi Yuni
Editor :

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya